Skripsi Tentang Korupsi E Ktp
Home » Makalah » Skripsi Tentang Korupsi E KtpSkripsi Tentang Korupsi E Ktp - Setya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 17 Juli 2017. Kasus korupsi e-KTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. BERITA KORUPSI E-KTP DI TELEVISI TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PARTAI GOLKAR Studi Pada Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2014 FISIP UMM SKRIPSI.
Skripsi tentang korupsi e ktp. Penulis menyadari bahwa selama proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas. Hal tersebut menjadi faktor mengapa media massa gencar memberitakan tentang kasus korupsi e- KTP. 21 Agustus 2019 1236 WIB. Kejaksaan Mataram menjerat Muhir dengan pasal 12e UU 202001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang melarang pejabat negara menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu.
Doc Analisis Kasus Korupsi E Ktp Menggunakan Pendekatan Ekonomi Politik Berbasis Kekuasaan Docx Evie Purnamasari Academia Edu From academia.edu
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Irman dan Sugiharto 2 terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang. Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pemberian opini BPK dalam pemeriksaan anggaran kementerian dan lembaga negara dipertanyakan menyusul penangkapan auditor BPK dan pejabat Kementerian Desa oleh KPK. Universitas Muhammadiyah Malang. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik E-KTP 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis 93 yang lalu.
Negara menanggung kerugian 23 triliyun rupiah akibat adanyakorupsi berjamaah yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawabSebelumnya KPK telah menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas menyebut unsur pidana wajib dilaporkan ke pihak berwajib. Selain itu BPK juga bisa memanfaatkan konsep whistleblower untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kasus e-KTP ini. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair. Dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP JPU KPK juga membacakan nama nama pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP beserta besarnya dana yang diterimanya. Negara menanggung kerugian 23 triliyun rupiah akibat adanyakorupsi berjamaah yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawabSebelumnya KPK telah menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 dua tahun dan 6 enam bulan.
Source: academia.edu
Irman dan Sugiharto 2 terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang. Selain itu BPK juga bisa memanfaatkan konsep whistleblower untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kasus e-KTP ini. Universitas Muhammadiyah Malang. Tak hanya Khatibul Umam dan Teguh Juwarno tiga saksi lain atas tersangka kasus korupsi E-KTP Paulus Tannos akan diperiksa hari ini. Kejaksaan Mataram menjerat Muhir dengan pasal 12e UU 202001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang melarang pejabat negara menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu.
Source: academia.edu
Setya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 17 Juli 2017. Dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP JPU KPK juga membacakan nama nama pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP beserta besarnya dana yang diterimanya. Selain itu BPK juga bisa memanfaatkan konsep whistleblower untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kasus e-KTP ini. Diterima dan disahkan untuk melengkapi persyaratan menyelesaikan Program Strata 1 S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Kasus korupsi e-KTP yang sampai saat ini masih berjalan merupakan salah satu kasuskorupsi terbesar di Indonesia.
Source: academia.edu
Terlebih lagi media saat ini seperti tidak ada istirahatnya dalam memberitakan kasus korupsi ini sehingga masyarakat pun terus mengakses berita yang masuk dari mana saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas menyebut unsur pidana wajib dilaporkan ke pihak berwajib. Tentang permasalahan korupsi pada proyek E-KTP. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek e-KTP sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Government Watch pihak kepolisian Konsorsium Lintas Peruri dan Komisi. Empat tersanga baru itu adalah mantan anggota DPR Miryam S Hariyani.
Source:
Negara menanggung kerugian 23 triliyun rupiah akibat adanyakorupsi berjamaah yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawabSebelumnya KPK telah menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas menyebut unsur pidana wajib dilaporkan ke pihak berwajib. Diterima dan disahkan untuk melengkapi persyaratan menyelesaikan Program Strata 1 S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Kualitas pelayanan kartu tanda penduduk ktp dalam meningkatkan kepuasan pada masyarakat studi di kecamatan grobogan kabupaten grobogan. Negara menanggung kerugian 23 triliyun rupiah akibat adanyakorupsi berjamaah yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawabSebelumnya KPK telah menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka.
Source: id.scribd.com
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kasus korupsi e-KTP yang sampai saat ini masih berjalan merupakan salah satu kasuskorupsi terbesar di Indonesia. Tak hanya Khatibul Umam dan Teguh Juwarno tiga saksi lain atas tersangka kasus korupsi E-KTP Paulus Tannos akan diperiksa hari ini. Irman dan Sugiharto 2 terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang.
Source:
Diterima dan disahkan untuk melengkapi persyaratan menyelesaikan Program Strata 1 S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Kasus korupsi e-KTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair. Namun status tersangka atas dirinya tidak berlangsung lama. Kejaksaan Mataram menjerat Muhir dengan pasal 12e UU 202001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang melarang pejabat negara menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu.
Source: slideshare.net
Kompas merupakan salah satu media yang gencar memberitakan tentang korupsi e- KTP yaitu selama 11 hari berturut-turut dan sembilan berita diantaranya menjadi headline. Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Sosial dalam Strata satu S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Negara menanggung kerugian 23 triliyun rupiah akibat adanyakorupsi berjamaah yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawabSebelumnya KPK telah menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 dua tahun dan 6 enam bulan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas menyebut unsur pidana wajib dilaporkan ke pihak berwajib.
Source: ivanrasyiidblog.wordpress.com
Selain itu BPK juga bisa memanfaatkan konsep whistleblower untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kasus e-KTP ini. Hal ini terbukti dari banyaknya nilai penyimpangan dana dalam proyek e-KTP yang mencapai Rp 231 triliun. Pada 29 September 2017 status tersangka itu dibatalkan hakim. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP JPU KPK juga membacakan nama nama pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP beserta besarnya dana yang diterimanya.
Source: id.scribd.com
Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek e-KTP sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Government Watch pihak kepolisian Konsorsium Lintas Peruri dan Komisi. Terlebih lagi media saat ini seperti tidak ada istirahatnya dalam memberitakan kasus korupsi ini sehingga masyarakat pun terus mengakses berita yang masuk dari mana saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas menyebut unsur pidana wajib dilaporkan ke pihak berwajib. Kasus korupsi e-KTP merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Hanif Adila Fahmi.
Source: coursehero.com
Korupsi E-KTP KPK Pakai Umam dan Teguh Melawan Paulus Tannos. TEMPOCO Jakarta - Sengkarut kasus proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik e-KTP dengan tersangka Setya Novanto terbilang cukup panjang. Kejaksaan Mataram menjerat Muhir dengan pasal 12e UU 202001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang melarang pejabat negara menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu. Selain itu BPK juga bisa memanfaatkan konsep whistleblower untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kasus e-KTP ini. Kompas merupakan salah satu media yang gencar memberitakan tentang korupsi e- KTP yaitu selama 11 hari berturut-turut dan sembilan berita diantaranya menjadi headline.
Source:
Pihak pihak tersebut adalah4 1. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Komunikasi. Tentang permasalahan korupsi pada proyek E-KTP. Kualitas pelayanan kartu tanda penduduk ktp dalam meningkatkan kepuasan pada masyarakat studi di kecamatan grobogan kabupaten grobogan.
Source: id.scribd.com
Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik E-KTP 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis 93 yang lalu. Tentang permasalahan korupsi pada proyek E-KTP. Irman dan Sugiharto 2 terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang. Negara menanggung kerugian 23 triliyun rupiah akibat adanyakorupsi berjamaah yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawabSebelumnya KPK telah menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka. Kualitas pelayanan kartu tanda penduduk ktp dalam meningkatkan kepuasan pada masyarakat studi di kecamatan grobogan kabupaten grobogan.
Source:
Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik E-KTP 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis 93 yang lalu. Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Sosial dalam Strata satu S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair. Namun status tersangka atas dirinya tidak berlangsung lama. Tak hanya Khatibul Umam dan Teguh Juwarno tiga saksi lain atas tersangka kasus korupsi E-KTP Paulus Tannos akan diperiksa hari ini.
Source: id.scribd.com
Diterima dan disahkan untuk melengkapi persyaratan menyelesaikan Program Strata 1 S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 dua tahun dan 6 enam bulan. Dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP JPU KPK juga membacakan nama nama pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP beserta besarnya dana yang diterimanya. Kasus korupsi e-KTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Empat tersanga baru itu adalah mantan anggota DPR Miryam S Hariyani.
Source: id.scribd.com
Kompas merupakan salah satu media yang gencar memberitakan tentang korupsi e- KTP yaitu selama 11 hari berturut-turut dan sembilan berita diantaranya menjadi headline. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 dua tahun dan 6 enam bulan. Namun status tersangka atas dirinya tidak berlangsung lama. Kasus korupsi e-KTP yang sampai saat ini masih berjalan merupakan salah satu kasuskorupsi terbesar di Indonesia. Pemberian opini BPK dalam pemeriksaan anggaran kementerian dan lembaga negara dipertanyakan menyusul penangkapan auditor BPK dan pejabat Kementerian Desa oleh KPK.
Source: id.scribd.com
Kasus korupsi e-KTP yang sampai saat ini masih berjalan merupakan salah satu kasuskorupsi terbesar di Indonesia. Penulis menyadari bahwa selama proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas. Kompas merupakan salah satu media yang gencar memberitakan tentang korupsi e- KTP yaitu selama 11 hari berturut-turut dan sembilan berita diantaranya menjadi headline. Kasus korupsi e-KTP yang sampai saat ini masih berjalan merupakan salah satu kasuskorupsi terbesar di Indonesia. Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Sosial dalam Strata satu S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
Source: academia.edu
Hal tersebut menjadi faktor mengapa media massa gencar memberitakan tentang kasus korupsi e- KTP. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek e-KTP sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Government Watch pihak kepolisian Konsorsium Lintas Peruri dan Komisi. Hanif Adila Fahmi. 21 Agustus 2019 1236 WIB. Negara menanggung kerugian 23 triliyun rupiah akibat adanyakorupsi berjamaah yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawabSebelumnya KPK telah menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka.
Source: 123dok.com
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Kejaksaan Mataram menjerat Muhir dengan pasal 12e UU 202001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang melarang pejabat negara menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu. Irman dan Sugiharto 2 terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek e-KTP sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Government Watch pihak kepolisian Konsorsium Lintas Peruri dan Komisi.
This site is an open community for users to do sharing their favorite wallpapers on the internet, all images or pictures in this website are for personal wallpaper use only, it is stricly prohibited to use this wallpaper for commercial purposes, if you are the author and find this image is shared without your permission, please kindly raise a DMCA report to Us.
If you find this site value, please support us by sharing this posts to your favorite social media accounts like Facebook, Instagram and so on or you can also bookmark this blog page with the title skripsi tentang korupsi e ktp by using Ctrl + D for devices a laptop with a Windows operating system or Command + D for laptops with an Apple operating system. If you use a smartphone, you can also use the drawer menu of the browser you are using. Whether it’s a Windows, Mac, iOS or Android operating system, you will still be able to bookmark this website.
Category
Related By Category
- Contoh Judul Karya Ilmiah Fisika Sma
- Latar Belakang Demokrasi Dalam Islam
- Judul Skripsi Tentang Keuangan Negara
- Skripsi Gizi Lansia
- Isi Makalah Yg Benar
- Contoh Judul Skripsi Jurusan Manajemen Keuangan
- Contoh Judul Artikel Ilmiah Non Penelitian Tentang Pendidikan
- Contoh Laporan Pkl Akuntansi Di Bpkad
- Format Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Excel
- Makalah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional Dan Hubungan Tenaga Kerja